MAMUJU, COMMIT – Selain ikut menyaksikan kegiatan bersama antara JICA dan Pemkab Mamuju pada ‘Bimtek Perencanaan bagi Kepala Desa dan Lurah’ di Kota Mamuju, tenaga ahli JICA Shintani Naoyuki juga melaksanakan beberapa pertemuan dengan pejabat daerah di Sulawesi Barat.
Yang pertama adalah bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, H. Muhammad Idris DP. Idris merupakan mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, yang resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sejak bulan November 2018.
Jabatan terakhir Dr Muhammad Idris DP, sebelum diangkat menjadi Pimpinan Tinggi Madya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, adalah Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN) Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut Shintani menyampaikan kepada Sekda mengenai kegiatan kerjasama JICA di Sulawesi Barat serta perjalanan pengalaman JICA dalam kerjasama di Sulawesi Barat khususnya terkait upaya-upaya dan fakta terkait peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam perencanaan pembangunan desa.
Sekprov Sulbar menyampaikan apresiasi pada dukungan JICA untuk kemajuan wilayah Sulawesi Barat selama ini, sekaligus memperkenalkan program pembangunan desa Sulawesi Barat dengan tagline ‘Desa Marasa’ (Desa Mandiri, Cerdas, dan Sehat).
Program Marasa ini akan diresmikan dan mulai dilaksanakan pada awal Maret 2019.
Yang kedua adalah bertemu Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid.
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Plt. Kepala Bappepan Kabupaten Mamuju, ibu Dr. H. Khatmah Ahmad, Tenaga Ahli JICA menyampaikan maksud kunjungan awal dan kehormatan kepada pihak pemerintah kabupaten Mamuju dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Tenaga Ahli JICA serta tugas-tugas dan lingkup kerja Pak Shintani di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur.
Berkaitan dengan itu kunjungan ini bertujuan sebagai bagian dari tugas-tugas tenaga ahli untuk mempelajari dan memahami potensi-potensi wilayah dan prioritas-prioritas program pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) yang sesuai perencanaan pembangunan daerah masing-masing, dengan jalan mendengar langsung dari pihak-pihak terkait atau melalui studi dokumen perencanaan.
Prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan kapasitas dan pengalaman JICA diharapkan dapat dirumuskan oleh pihak pemerintah daerah dalam bentuk kerangka kerjasama dan kemitraan antar pemerintah dan/atau multi pihak.
Yang ketiga adalah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Provinsi Sulawesi Barat, M. Jaun, S.IP, MM.
Tim JICA mendapatkan penjelasan mengenai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa yang diberi nama ‘Marasa’ (Mandiri, Cerdas, Sehat) yang merupakan penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Periode 2017-2022.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Sulbar sebagai leading sector dijelaskan bahwa Program Marasa saat ini dalam proses persiapan untuk peluncurannya.
Anggaran untuk Program Marasa ini bersifat BKK (Bantuan Keuangan Khusus) 1 yang pada tahun anggaran 2019 akan dialokasikan kepada 70 desa se-Sulbar.
Mekanisme pelaksanaan program menggunakan acuan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)2 untuk menguraikan kondisi riil masyarakat desa di Sulbar, misalnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan memanfaatkan alokasi dana dari Program Marasa sesuai kondisi desa.
Sebanyak 70 desa yang menjadi arena pilot project (tahun anggaran 2019) akan mendapatkan anggaran Program Marasa sebesar Rp. 300 juta/desa. (*)
