COMMITFOUNDATION – Sebagai upaya menilai perkembangan dan manfaat program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) dan KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional), PT Vale bersama tim Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemprov Sulsel, Pemda Lutim, melakukan monitoring dan evaluasi terpadu di kawasan pengembangan program.
Sebagai upaya menilai perkembangan dan manfaat program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) dan KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) , PT Vale bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemda, Pemprov, melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terpadu di kawasan pengembangan program.
Salah satu yang menjadi sasaran kegiatan adalah pelaksanaan program di Kawasan Pertanian Terpadu Mahalona Raya. Monev yang berlangsung pada 6-7 Agustus 2022 tersebut, dimulai dengan melakukan panen bersama di lahan pengembangan padi organik Desa Libukang Madiri Mahalona, dilanjutkan observasi ke asset program antara lain RMU (Rice Milling Unit) yang didukung oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, lantai jemur, Gudang Gabah dan Mesin Pengering Gabah yang disupport melalui program PKPM PT. Vale Indonesia, semua asset program tersebut . Kemudian dilanjutkan sesi dialog bersama seluruh pelaku program.
Jumardi Lanta dari COMMIT Foundation salah satu perwakilan anggota Tim Koordinasi Para pihak dari PT.Vale Indonesia Tbk mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU (Memeorandum of Understanding)-PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pada Bulan Oktober 2021 di Makassar, kemudian dilanjutkan rapat kerja (Raker) para pihak pada Bulan Mei 2022 di Magelang, untuk menilai sejauh mana perkembangan dan kebermanfaatan program kemitraan tersebut.
Dalam sambutannya Drs. Zaenal Camat Towuti yang mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengapresiasi misi Monev terpadu ini dan berharap semua hal bisa diungkap sesuai kenyataan dan menjadi perhatian atau solusi bersama. “Ini kesempatan yang baik untuk semua pihak menyampaikan temuannya, juga permasalahan-permasalahan yang ada. Kita harus terbuka dan jujur,” katanya.
Dilanjutkan penyampaian catatan hasil temuan oleh Muhammad Saleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulsel mengatakan bahwa ia melihat sangat banyak aset bantuan program yang dikelola oleh Kawasan Perdesaan Mahalona Raya. Ia berharap terjadi sinergi antar pihak agar dalam implementasinya, betul-betul ada manfaat dan keberlanjutan bagi masyarakat.
Dewi Yuliani, Direktur Pengembangan Desa dan Perdesaan (PDP) Kementerian Desa PDTT mengungkapkan dalam monev tersebut, dimaksudkan untuk melihat kemajuan dari rencana yang telah disusun. Kemudian mengidentifikasi persoalan yang terjadi, lalu mencari solusi alternatif.
“Kita melihat keberlangsungan program dari lima dimensi. Ekonomi, social budaya, lingkungan kelembagaan dan jejaring sarana dan prasarana” jelasnya.
Menurut Dewi, untuk pengembangan program di Mahalona Raya, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, terkait sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur jalan. Dia berharap, sebagai kawasan yang telah mempunyai produk unggulan, pemerintah daerah dapat secara khusus membenahi jalan utama untuk mempermudah petani mendistribusikan produknya ke pasar.
Selain itu, lanjut Dewi, untuk produk unggulan kawasanPerdesaan (Prukades), penting juga ada standarisasi dan sertifikasi produk, khususnya untuk tanaman lada. Kemudian terkait pendidikan dan kaderisasi, ia berharap ke depannya ada orang lokal yang bisa menjadi pemimpin komunitas (Local champion) yang dapat menggerakkan keberlanjutan program.
Sementara itu, Bambang Widyatmiko selaku Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Kementerian Desa PDTT melihat pengembangan program di Mahalona Raya sangat bagus.
“Mahalona Raya merupakan salah satu prioritas untuk daerah pengembangan kawasan perdesaan Prioritas Nasional(KPPN), sekaligus menjadi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN). Sebagaimana diketahui, untuk pengembangan kawasan transmigrasi, ada 52 kawasan yang menjadi prioritas, dan salah satunya adalah Mahalona Raya,” tuturnya.
Hal lain yang tidak kalah menarik, menurut Bambang, di Mahalona ada tiga program pengembangan kawasan perdesaan yang beririsan, yaitu KPPN, PKPM dan KTPN. “Mahalona adalah kawasan yang sangat strategis, karena di dalamnya ada tiga program yang saling beririsan. Karenanya, semua potensi ini harus betul-betul dimaksimalkan oleh pemda dan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ramli selaku Pengurus BKAD memberikan selayang pandang perjalanan program di Mahalona Raya.
Ramli menjelaskan bahwa sudah ada beberapa bantuan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Mahalona. Diantaranya mesin pengering, gudang gabah, lantai jemur, dan combine. Untuk sisa anggaran, akan difokuskan untuk pengadaan beberapa sarana dan prasarana bagi petani, seperti hand tractor. “Kenapa itu yang prioritas, karena kawasan ini didominasi oleh petani,” tutur Ramli.
Selain itu Ramli juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan program ini ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi, utamanya soal bagaimana menyatukan persepsi lima desa yang ada di Mahalona Raya.
“Dalam menjalankan program, tentunya selalu ada tantangan yang dihadapi namun sampai sekarang, lima kepala desa di Mahalona Raya selalu memberikan dukungan,” ungkapnya.
Tarno, salah seorang petani, membenarkan hal itu. Bahwa dalam impelementasinya masih ada beberapa tantangan, khususnya dalam hal manajemen pengelolaan aset. Ia berharap, ke depannya ada pembenahan agar seluruh petani di Mahalona Raya bisa terfasilitasi.
“Di Mahalona Raya, ada 4.300 Ha lahan pertanian yang digarap oleh petani, sehingga sangat membutuhkan manajemen pengelolaan asset yang bagus agar tidak ada yang merasa dirugikan,” tutur Tarno.
Direktur Bumdesma Mahalona Raya, Norman, menyampaikan tahun 2020, Bumdesma telah menyumbang PADes ( Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp. 9 juta per desa untuk 5 desa di Kawasan Pertanian terpadu . Kemudian di tahun 2021, meningkat menjadi 23 juta per desa.
Sumbangan itu terjadi melalui usaha-usaha yang telah dilakukan Bumdesma, salah satunya unit usaha rental combine. Sampai sekarang, telah ada 6 combine yang dikelola oleh Bumdesma, ke 6 combine tersebut disupport melalui program PKPM.
Dalam kegiatan monev terpadu kali ini, turut hadir dari Tim Kementerian Desa PDTT khususnya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi antara lain Dudi Nugroho perwakilan dari Direktorat Pelayanan Investasi Desa, PDT dan Transmigrrasi, , Khairul Miftah dari Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Winarni Marbun Direktorat Perencanaan dan Advokasi, Siti Istiqomah , Mamik Riyadi dan Agus Haryanto dari Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.
Dari Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dihadiri oleh Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain, Hj. Hernawati Tahir, Syamsu Alam dan Elvira Delima Suciana. sementara dari Tim pemerintah Kabupaten Luwu Timur diwakili oleh Manase selaku Tim Koordinasi Kabupaten PPM dan beberapa OPD terkait serta sejumlah Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Luwu Timur.
PT Vale Indonesia Tbk diwakili oleh Ardian Indra Putra dan Laode Muhammad Ichman serta para pendamping Program PPM-PKPM dari Aliksa, KNK dan COMMIT Foundation serta tim PIC Kesekretariatan TKK PPM. (*)
