Tentang PPM PKPM
Program PPM PKPM atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri adalah wujud implementasi CSR PT. Vale Indonesia Tbk yang dicanangkan untuk satu siklus anggaran yakni tahun 2018 hingga 2023.
Saat ini Program PKPM telah memasuki tahun keempat, dimana secara keseluruhan strategi implementasinya melibatkan multi stakeholder antara lain Kementerian Desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PTVI sendiri.
Dasar kerjasama ini telah dituangkan melalui MOU tahap I pada 18 November tahun 2018 di Jakarta dan dilanjutkan MOU tahap II pada 8 Oktober 2021 di Makassar lalu.
“Untuk mewujudkan komitmen bersama tesebut, PTVI sendiri mendukung melalui implementasi program PPM PKPM melalui pendampingan teknis yang melibatkan konsultan mitra SDP PTVI,” jelas Ardian Indra Putra, General Manager Social Development Program PT Vale yang hadir dalam pertemuan road show dan coaching bagi pengurus BKAD dan Bumdesma kawasan pesisir dan olahan hasil laut kecamatan Malili di Warkop Punggawa, Desa Baruga 13/4/2022.
Menurut Ardian, strategi implementasi program PKPM di masing-masing kawasan perdesaan diorganisir dan difasilitasi oleh BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa sebagai adaptasi amanah Permendagri No. 96 Tahun 1997.
“Hal itu berkaitan kerjasama antar desa dan pengelolaan kelembagaan ekonomi kawasan dikelola oleh Bumdesma berdasarkan amanah PP. 11 tentang Bumdes tahun 2021,” jelasnya.
Ardian menyebut bahwa dalam perjalanannya, eksistensi pengurus BKAD sangat vital d pada organisasi maupun personal, yakni terkait kinerja yang berkontribusi terhadap output dan outcome program PKPM.
Dia menambahkan bahwa sebelumnya, setelah penyegaran struktur pengurus BKAD oleh Pemerintah Desa, direkomendasikan kepada Kepala Desa yang memberinya mandat agar dilakukan pembinaan bagi pengurus yang masih bersedia untuk bekerjasama.
“Termasuk memperbaiki kinerjanya dan terlibat pada program PKPM, tetapi bagi yang tidak mampu melanjutkan agar dilakukan penggantian pengurus termasuk restrukturisasi kepengurusan,” ucapnya.
“Kemudian aspek kelembagaan ekonomi yang akan mengelola asset ekonomi pada 10 kawasan perdesaan, saat ini sudah terbentuk 9 Bumdesma yang akan siap melakukan pengelolaan asset ekonomi,” lanjutnya.
“Pasca terbentuknya 9 Bumdesma ini sangat penting juga melakukan penggalian progress kegiatan dan isu hambatan yang dialami,” kata Ardian
Sementara itu., Laode Muhammad Ichman, Senior Coordinator PPM Departemen Hubungan Luar PT Vale menyebut bahwa PTO atau Pertunjuk Teknis Operasional adalah rujukan pelaksanaan program PKPM merupakan bekal bagi pengurus BKAD untuk mengorganisir dan memfasilitasi proses pelaksanaan Program PKPM.
“ Penguatan oleh pendamping COMMIT dilakukan mulai tahapan persiapan sosial, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sampai pada pelaporan,” jelas Ichman.
Ichman berharap, pada tahun keempat ini, dibutuhkan refresh pemahaman terkait PTO bagi pengurus lama dan bekal bagi pengurus baru agar program PKPM dapat memenuhi prinsip-prinsip program untuk mencapai tujuan program PKPM itu sendiri.
“Melalui roadshow dan coaching BKAD dan Bumdesma, konsultasi pembinaan ini, diharapkan pengurus BKAD dan Bumdesma dapat memahami dan mengorganisir program PKPM dalam kerangka PPM sebagai pihak pelaksana yang diberi mandat oleh pemerintah Desa terhadap pengelolaan dana CSR PTVI,” sebut Ichman.
“Harapan kita tentu, melalui program PKPM yang patuh terhadap aturan yang telah diatur di dalam PTO itu sendiri,” ujarnya.
Harapan Ichman, sebagaimana harapan PT Vale, pada akhirnya program PKPM dapat menghasilkan output yang bermuara pada outcome sehingga memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi yang terdampak operasi PTVI di 10 kawasan perdesaan wilayah pemberdayaan PT. Vale Indonesia Tbk.
Input tim COMMIT
Sementara itu, Jumardi Lanta yang mewakili COMMIT Foundation yang hadir pada kegiatan road show hari pertama di Kota Malili, di Warkop Punggawa, 13 April 2022, menyampaikan bahwa tujuan spesifik kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan tujuan peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Internalisasi dokumen RPKP dan LFA atau kerangka logis kegiatan.
“Yang kedua, BKAD masing-masing kawasan menyampaikan laporan realisasi program BKAD yang dikembangkan di masing-masing kawasan dan mensosialisasikan perporsi anggaran untuk tahun 2022 pada setiap kawasan,” tambahnya.
“Kemudian mensosialisasikan tahapan pembentukan dan aspek bisnis Bumdesma dan Mengindentifikasi kebutuhan rencana pengelolaan asset program,” imbuhnya.
Yang keempat, lanjut Jumardi, adalah sebagai momen untuk updating pemahaman BKAD mengenai aspek governance pada setiap tahapan yang sedang dilakukan pada masing-masing kawasan
“ Kelima adalah adanya review terhadap usulan program kegiatan yang telah melalui tahapan di masing-masing kawasan untuk menyesuaikan anggaran sesuai pagu indikatif target waktu pengakhiran program PKPM 5 tahun pertama di Tahun 2022.”
Keenam, optimalisasi pemanfaatan asset kawasan perdesaan yang telah disupport melalui program PKPM agar dapat segera berfungsi & memberi manfaat bagi masyarakat, ucapnya.
Terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, Laode Muhammad Ichman menambahkan road show hari pertama di Malili memberi kejelasan tentang posisi dan peran yang mesti dilakukan dalam mengakselerasi PKPM.
“Kami telah menyampaikan tujuan tentang Perbup Penetapan Kawasan Perdesaan dan internalisasi RPKP dan LFA dan dihadiri ketua Tim Koordinasi Kegiatan,” katanya.
“Yang kedua, kami juga menyampaikan realisasi program BKAD pada masing-masing kawasan serta tersampaikannya per porsi anggaran untuk 2022 pada masing-masing kawasan,” tambahnya.
Jalannya kegiatan
Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan pelaku program kawasan dari kawasan pesisir dan pengolahan hasil laut itu, pihaknya juga membagikan informasi terkait tahapan pembentukan dan aspek bisnis Bumdesma dan terindentifikasi kebutuhan rencana pengelolaan asset program.
“Kami juga telah merefresh pemahaman kawan-kawan BKAD terkait pentingnya aspek tata kelola atau governance pada tahapan yang sedang dilakukan kawasan,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Ichman, di tahun kelima pelaksanaan PKPM ini, pihaknya berharap dukungan tim kerja kabupaten seperti TKK PPM, BKAD dan pemangku kepenitngan yang ada untuk mengakselerasi pencapaian tujuan program 5 tahunan ini.
Alur pelaksanaan road show dan coaching tersebut dimulai dengan pembukaan oleh Tim manajemen PTVI (SDP), kemudian dilanjutkan sosialisasi Perbub dan Internalisasi RPKP serta Logical Framework Analysis atau LFA.
Kemudian presentasi hasil kegiatan, realisasi program kegiatan BKAD dan sosialisasi memo budget. Yang keempat, review capaian tahapan PKPM Program masing-masing kawasan penyesuaian PTO PKPM.
Kamaruddin Azis, tenaga ahli COMMIT Foundation yang diminta berbagi perspektif tentang tata kelola program (governance), menyampaikan pentingnya pelibatan masyarakat, swasta dan pemerintah secara bersama-sama.
“Paradigma pembangunan kita saat ini meniscayakan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dan swasta. Begitupun PKPM, indikator suksesnya program ini adalah partisipasi masyarakat, Pemerintah dan PT Vale, akuntabilitas hingga transparansinya,” ujarnya.
Dia juga memberi apresiasi atas hadirnya ketua Tim TKK PPM, perwakilan BKAD yang tetap memperjuangkan apsirasi masyarakat, kelestarian lingkungan dan dampak program.
“Berdasarkan kunjungan pada dua lokasi kegiatan PKPM di Malili dalam bulan Februari 2022, seperti pada pengamatan hasil penanaman mangrove dan pemasangan apartemen ikan, sudah ada indikasi baik tentang membaiknya ekosistem kawasan,” katanya.
“Demikian pula pohon mangrove yang ditanam yang jumlahnya mencapai ribuan bisa hidup bahkan lebih tiga tahun, sementara di lokasi lain, di pesisir lain, kadang hanya ada bisa bertahan hanya tiga bulan lalu mati,” pujinya.
“Terkait apartemen ikan, atau rumah ikan di Parasulu, indikasi bahwa apartemen ikan bisa menjadi rumah bagi ikan sudah diakui oleh penyelam di sana,” tutup sekretaris eksekutif COMMIT Foundation itu.
Pertemuan yang digelar di Warkop Punggawa itu dihadiri oleh perwakilan BPD, Pengurus BKAD, Pengurus BUMDESMA, PIC Kawasan dan PIC BUMDESMA. Para peserta nemberi tanggapan tentang perlunya konsistensi perencanaan, kepastian penganggaran dan perlunya mempercepat pelaksanaan kegiatan sebab semakin terbatasnya waktu tersedia.
Beberapa kepala desa yang diharapkan hadir pada road show pertama ini berhalangan karena adanya kegiatan bersamaan. Mewakili Pemda Lutim hadir ketua TKK PPM, Masdin A. P, M.Si, serta kepala kesekretariatan TKK PPM Manase.
Sebagai tambahan, saat ini PT Vale mendukung pengembangan PKPM pada 10 kawasan itu kawasan wisata Nuha, Agrowisata Wasuponda, Perkebunan Lada.
Lalu ada kawasan Pertanian Terpadu, kawasan Perdagangan Towuti, Perkotaan dan Jasa di Malili, kawasan Pessiir dan pengollahan hasil laut, kawasan penunjang pertanian dan peternakan Malili serta Kawasan Pertanian dan Peternakan Malili.
Di akhir penjelasannya, Jumardi Lanta berharap kepala desa di lokasi PPKM diharapkan terus melakukan kontrol terhadap peran BKAD dan Bundesma yang mereka angkat sendiri.
“Kami juga menyampaikan bahwa BKAD.dan.Bundesma bukan milik PT Vale tetapi milik kawasan itu.sendiri,” pungkasnya.
Kegiatan road show dan coaching di Malili berlangsung hingga pukul 18.00 Wita dan ditutup dengan acara buka puasa bersama. Tim PKPM COMMIT bersama PT Vale akan menggelar Safari Ramadan berikut untuk 9 kawasan strategis PKPM lainnya keesokan harinya.
Penulis: K. Azis
