Pohuwato, COMMIT – Kabupaten Pohuwato resmi tegak sebagai wilayah otonom pada 2003. Memiliki luas 4.244 km², panjang pantai 160 kilometer dengan penduduk 141.281 jiwa (2016). Di tahun yang sama, memiliki skor IPM 63,17 atau relatif rendah untuk level Gorontalo meski secara perlahan mulai menapak skor perbaikan, tahun lalu disebutkan naik 0,67%.
Admin COMMIT mewawancarai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kebupatan Pohuwato, Irfan Saleh, S.Pt., Msi terkait kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan di daerah sisi timur Pulau Suwalesi ini.
Baperlitbang, tempat dimana Irfan sebagai policy maker, bervisi sebagai organisasi perencanaan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, kolaboratif dan inovatif. Untuk merealisasikan itu, tiga misi besarnya adalah pengikatan kapasitas SDM terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan, meningkatkan sinergitas serta kemitraan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Berikut kutipannya.
Apa potensi dan isu pembangunan saat ini di Pohuwato?
Potensi pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato saat ini bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.
Angka tingkat kemiskinan kita berkurang, di tahun 2015 sebesar 22,43% kemudian hingga tahun 2017 turun ke angka 21,27%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari 62,50 di tahun 2015 menjadi 63,88 di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi juga membaik dari 6,08 di tahun 2015 menjadi 6,64 dan 6,80 di dua tahun berikutnya.
Jadi, ada dua isu pembangunan saat ini yakni kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
Pada isu kemiskinan, angka kemiskinan Pohuwato tahun 2017 sebesar 21,27 persen angka ini sedikit menurun dibanding tahun 2011 sebesar 21,58 persen.
Yang kedua, kerusakan lingkungan. Praktik-praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan khususnya pertanian jagung pada kemiringan tertentu, ini jumlahnya di atas 30% ikut berkontribusi pada pengurangan tegakan pohon.
Di perkotaan, gaya hidup dengan memanfaatkan plastik sebagai wadah makanan dan tempat lainnya ikut menambah volume sampah plastik dimana hal ini juga belum ditunjang dengan prilaku kehidupan masyarakat yang belum memilah-milah sampah dan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos melalui proses pengomposan.
Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah setempat?
Kita benahi proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan yang telah diatur oleh regulasi yang ada.
Setiap tahunnya, APBD kami selalu diarahkan untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, sehingga hal ini nampak pada postur APBD kami yang lebih konsen pada penyelesaian permasalahan tersebut.
Inspirasi apa yang bisa dibagikan ke publik terkait posisi dan peran Anda di ranah perencanaan pembangunan?
Sebagai perencana, saya harus menjalankan tugas sebagaimana tahapan perencanaan yang telah diatur dalam regulasi yang ada.
Namun selaku kepala Bappeda (Baperlitbang saat ini), saya selalu berupaya dapat menerjemahkan komitmen dan fokus dari pimpinan (Bupati) yang menginginkan agar ada penurunan kemiskinan dan perbaikan tata kelola pertanian kita agar jauh lebih ramah lingkungan.
Atas fokus tersebut, dengan modal konsep dan ilmu dari CD Project, maka ketika saya mengemban menjadi Kepala Bappeda sejak Januari 2017, maka semangat membangun pertemanan dengan OPD dan mitra yang ada terus pupuk dan kembangkan.
Itu penting karena saya yakin hanya dengan pertemanan yang baik dengan berbagai tokoh kunci di jajaran pemerintahan, maka sinergi dan harmonisasi program dan kegiatan dapat saya lakukan, karena mudahnya komunikasi dan interaksi.
Dengan pola ini, maka selama kepemimpinan saya kantor Bappeda sudah minimal dua kali dalam sebulan ada agenda rapat koordinasi bahkan pernah dalam satu hari terdapat 4 agenda yang terus bersambung.
Tujuannya apa? Dengan cara ini saya bisa mentransformasikan konsep yang telah saya susun atas referensi arahan-arahan Bupati dan tentu pula merupakan target RPJMD kepada para pimpinan OPD dan stafnya.
Proses ini pula memberi penyadaran dan wawasan baru bagi mereka sehingga lebih semangat lagi bekerja mengabdikan diri untuk masyarakat.
Selanjutnya , untuk memfokuskan pembangunan agar dapat menuju dan tepat sasaran, maka semangat kolaborasi terus saya pupuk.
Saya melihat terdapat 4 lembaga donor yang membantu kami dalam penyelesaian permasalahan ekonomi dan lingkungan, maka pada bulan maret 2017 kita bentuk Tim Kerjasama Pembangunan Kabupaten Pohuwato yang berisikan OPD terkait dan mitra kerja dari lembaga donor. Tujuannnya adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan saling mendukung dan terintegrasi.
Apa yang berbeda saat ini di mekanisme perencana pembangunan di Pohuwato?
Yang berbeda dari mekanisme perencanaan pembangunan yang saya jalankan kita mendorong apa yang disebut Digitalisasi Perencanaan. Gagasan digitalisasi perencanaan muncul setelah melihat fakta di beberapa daerah tempat kami studi banding seperti di Bandung, Surabaya dan juga Medan, ternyata dengan sistem ini sangat membantu dan mempermudah pekerjaan planer sehingga harus dimulai.
Tahun 2017 kita sudah harus e-Planning. Dengan modal 10 orang programnet pada tim IT Pemda Pohuwato, maka gagasan ini dimulai dari bulan Oktober 2017.
Apa kerjanya? Tim bekerja membuat sistem aplikasi dan seminggu sekali kami evaluasi bahkan sebulan sekali kami buat rakor di Bappeda hingga sampai simulasi.
Alhamdulillan hanya dalam waktu 3 Bulan e-Planning yang berbasis tata ruang tersebut selesai dan sejak Januari 2018 kami telah terapkan.
Yang kedua, Musrenbang Berbasis Pemuda. Pohuwato termasuk daerah kategori lumbung Pemuda, cukup banyak organisasi dan LSM lokal yang aktif dan kritis terhadap jalannya roda pemerintahan.
Agar gagasan-gagasan mereka bisa disampaikan secara baik dan pada jalur yang tepat, maka pada mekanisme perencanaan saya buat satu tahapan yang kami beri nama Musrenbang berbasis pemuda.
Gagasan ini sangat mereka apresiasi karena via forum ini mereka bisa menyampaikan kritikan-kritikan dan sebaliknya pemerintah bisa memberikan konfimasi balik atas sesuatu yang dipertanyakan.
Yang ketiga fasilitator perencana. Ini adalah output dari Program CD Proyek lalu, sejak tahun 2017. Kita bangkitkan kembali tetapi dengan sasaran pendampingan yang terus disesuaikan.
Jika sebelumnya mereka beraktivitas mendampingi proses perencanaan di desa, maka seiring dengan adanya fasilitator desa yang direkrut kementerian desa, mereka berkedudukan di kecamatan. Tugasnya mendampingi kecamatan dalam proses perencanaan partisipatif.
Selain itu memastikan usulan desa memiliki fakta berupa foto dan titik koordinat yang jelas yang nantinya diupaload dalam e-Planeing kami via kecamatan. Selain itu yang lebih penting mereka harus bisa menanamkan benangmerah antara masalah yang ada dengan kegiatan yang diusulkan.
Pandangan terhadap kondisi internal Pemerintah setempat dan tantangan pembangunan?
Kalau pandangan saya kondisi pemerintahan saat ini berjalan normal dan baik. Hubungan antara pemerintah dan DPRD sangat harmonis bahkan kami berdasarkan publish dari Kementerian dalam negeri tahun 2018 masuk dalam ranking 12 nasional daerah yang berkinerja sangat tinggi.
Namun namanya daerah yang baru berumur 15 tahun di tahun 2018 ini, tantangan utama kami di samping masih minimnya jajaran pimpinan OPD yang mampu secara jelas mengurai dan mengimplementasikan berbagai inovasi yang diinginkan oleh kepala daerah, juga di tingkat masyarakat terlalu dininabobokkan dengan program pendekatan bantuan sehingga berdampak pada berkurangnya kreativitas mereka untuk mengatasi masalahnya sendiri.
Program apa yang menggembirakan?
Dari berbagai program yang saya ulas di atas, yang cukup menggembirakan saat ini adalah pendekatan KPAD dan Pendekatan Kolaborasi Pembangunan yang saya terapkan. Juga Daur Ulang sampah nampaknya akan menjadi program yang menjanjikan keberhasilan di tahun akan datang.
Saya yang masuk dalam tim anggaran telah membidani pembiayaan terhadap fasilitator lingkungan yang nanti bertugas untuk memperbanyak pengomposan di tingkat komunitas, perbaikan kelembagaan UPS, serta pelatihan-pelatihan.
Dari Yayasan Burung Indonesia akan memberikan kontribusi pendampingan tenaga ahli, kontribusi mesin pendaur ulang kantorng kresek.
Apa tantangan pembangunan di Pohuwato yang perlu dukungan Pemerintah Pusat atau daerah lain?
Adanya dana desa, maka tantang utama adalah pada harmonisasi dan keterpaduan program pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Dan ini hanya bisa terjadi jika kapasitas di semua level sama. Daerah merindukan ada lembaga yang mampu mensinergikan seluruh level tersebut melalui pendekaatan pendampingan dan peningkatan kapasitas.
Apa inspirasi selama menjadi bagian dari JICA-CD Project beberapa tahun lalu?
JICA CD Project menjadi salah satu fondasi utama saya dalam menjalankan kepemimpinan di Bappeda saat ini. (KAS)