Pelatihan seri kedua bagi pendamping desa berkaitan teknik fasilitasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa baru saja selesai di Makassar, (24/12/). Pelatihan dihelat sejak 19 Desember 2016 di Hotel Remcy Panakukang sebagai wujud komitmen menyukseskan amanat UU Desa No.6/2014 di Sulawesi Selatan.
Kegiatan terselenggara atas kerjasama Yayasan COMMIT, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMDPK) Sulsel.
Bukan rahasia kalau selama ini banyak kegiatan menggunakan dana desa tak menerapkan alur pemantauan berbasis masyarakat. Itulah mengapa kegiatan atau fasilitas yang dibangun tak jelas manfaatnya. Pemantauan berbasis masyarakat artinya, masyarakatlah yang merencanakan dan melakukan pengecekan berhasil tidaknya rencana mereka.
“Hasil kajian tim COMMIT di beberapa desa penerima dana desa di Sulawesi Selatan, yang menjadi fokus para pihak terutama pendamping desa adalah bagaimana memfasilitasi penyiapan daftar kegiatan dan memplot anggaran. Tak banyak desa menerapkan alur pemantauan partisipatif dan terbuka ketika berkegiatan,” ungkap Ashar Karateng, Direktur Prakarsa Masyarakat untuk Transformasi (COMMIT) sebagai fasilitator pelatihan tersebut. Bersama Ashar, sebagai fasilitator adalah Ruslan Situdju, Jumardi Lanta, Nurlinda dan Kamaruddin Azis.
Karena alasan di atas, COMMIT bekerjasama dengan JICA dan BPMPDK Sulsel memberi tambahan kapasitas baru bagi pendamping melalui pelatihan, fokusnya pada pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi partisipatoris. Pelatihan diikuti 23 orang perwakilan dari 5 kabupaten di Sulsel yaitu Takalar, Jeneponto, Wajo, Pangkep dan Maros. Dua peserta lainnya berhalangan meski sebelumnya hadir di seri I.
Berbeda dengan seri sebelumnya yang membahas hakikat pembangunan desa, perencanaan dalam UU Desa hingga penyusunan rencana aksi berbasis masyarakat, seri ini mengupas tindak lanjut setelah rencana aksi dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi.
“Poin utamanya bagaimana memampukan peserta dalam membantu masyarakat dan para pihak di desa melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan. Memahami manfaat monitoring bagi masyarakat, esensi monitoring dan memastikan berjalannya rencana kegiatan,” kata Ruslan Situdju.
“Di Pangkep, kami belajar bagaimana menjelaskan fungsi monitoring ke warga, juga ke anggota BPD. Rupanya memang masih ada warga yang menganggap belum ada tim pemantauan di desa, mereka sebut monitoring sebagai hal baru. Lalu kami jelaskan fungsi dan model monitoring tujuannya agar masyarakat bisa tahu proses dan menjaga konsistensi sesungguhnya,” kata Rabbani, pendamping desa asal Maros saat memberikan refleksi pasca praktik di Pengkep.
Pelatihan berlangsung enam hari, lima hari di kelas dan sehari praktik memfasilitasi perwakilan kelompok di salah satu desa di Kabupaten Pangkep. Beberapa narasumber yang berbagi pengalaman dalam pelatihan tersebut adalah aktivis gender dan ‘good governance’ Sulawesi Selatan, Fadiah Mahmud.
Fadiah, yang ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan ini berbagi perspektif tentang dimensi keadilan gender di tingkat desa serta peluang memasukkan isu gender ke dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan desa.
Hadir pula Amir Rahman dan Rais Rahman, perwakilan BPMPDK yang ikut memberi materi terkait pelaporan teknis kegiatan dan keuangan. Keduanya menekankan perlunya PD dan PLD untuk membantu para pihak di desa seperti Kepala Desa dan aparat desa dalam menyiapkan laporan yang akuntabel dan benar.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Bappeda Pohuwato, Gorontalo, Irfan Saleh yang berbagi pengalaman Pemerintah Pohuwato dalam mengelola program pembangunan desa, upaya koordinasi, strategi penguatan PD dan PLD serta proyeksi anggaran yang berpihak pada aktivitas non-fisik.
“Kami sedang mendorong agak pembangunan di tingkat desa tak hanya terkait infrastruktur atau fisik bangunan tetapi perhatian pada kelestarian lingkungan,” kata Irfan.
(Admin/COMMIT)
