Home Info Desa Staf Ahli Presiden: Isu Perubahan Iklim Indonesia Pasca SBY

Staf Ahli Presiden: Isu Perubahan Iklim Indonesia Pasca SBY

241
0
SHARE
Coral Bleaching di Wakatobi

 

Coral Bleaching di Wakatobi
Coral Bleaching di Wakatobi

Tanggal 6 Mei 2013, COMMIT menjadi peserta pertemuan dengan staf Ahli Presiden SBY terkait perubahan iklim, Agus Purnomo di Gedung DNPI, Jakarta. Acara dimulai pukul 10:30 WIB oleh Sekretaris Pokja Adaptasi Perubahan Iklim, DNPI, Dr. Ari Muhammad. Selain COMMIT, peserta datang dari perwakilan media, LSM internasional dan nasional (lihat daftar peserta).

Diskusi dimoderatori oleh I GG Maha Adi. Maha Adi adalah Direktur Asosiasi Jurnalis Lingkungan Hidup Indonesia. Dia membuka diskusi dengan menyebutkan bahwa “masih banyak pertanyaan terutama pada respon pemerintah terhadap isu-isu perubahan iklim. Menurutnya, ada pesimisme terkait hasil COP terakhir, ada putus asa, ibarat kata tiada cahaya terang pada negosiasi di tingkat global, sehingga orang mencari mekanisme lain“.

“Kesenjangan antar negara terutama pada kelembagaan yang terlalu banyak, maka ada polarisasi ekonomi, politik dan budaya. Pertemuan para memimpin sampai akhir COP, belum ada kesepakatan yang dapat dilaksanakan” katanya. Indonesia perlu memberikan respon dan proyeksi setelah 2012, bagaimana kebijakan perubahan iklim kita pasca era SBY?

Agus Purnomo tak menampik pernyataan Maha Adi tersebut. Menurut Agus, kesepakatan yang ada selama ini tidak akan menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan di masa depan, karena masing-masing menyesuaikan dengan politik domestik. Amerika kemudian, Eropa juga. Australia mungkin akan lebih maju, tetapi masih juga ikut ke negara lain, kita juga tidak bisa berharap negara-negara berkembang dan negosiasi kepemimpinan yang tegas, seperti China.

“Brasil justru keluar dengan data baru. India dan China juga. Dan mereka sangat kuat di negosiasi meski tren keseluruhan emisi akan terus tumbuh,” kata Agus. Di mata Agus, Indonesia harus mengambil inisiatif sendiri terutama memperkuat riset tentang status perubahan iklim itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kapasitas organisasi yang memadai.

“Ke depan, berharap ke KLH bisa jadi merupakan pilihan tepat meski dibutuhkan kapasitas dan political will yang kuat, termasuk dalam negosiasi,” katanya. Selain itu, menurutnya, isu Gas Rumah Kaca (GRK) harus terus dipantau, perpanjangan moratorium hutan dan kelanjutan organisasi bentukan Presiden seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) harus terus dicermati. Meski pasca era SBY, nasib DNPI sangat tergantung pada rejim yang berkuasa.

Adaptasi dan MER Perubahan Iklim

Menurut Agus, terkait fasilitasi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim, masih sangat jelas karena banyaknya pihak terutama LSM yang mengambil bagian dan sejauh ini tidak ada masalah yang ditemukan. Justeru terkait GRK, template sudah ada namun masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak dan sangat tergantung pada kapasitas kabupaten/kota.

“Tentang keterlibatan daerah, mereka harus lebih kreatif, saat ini kita harus mengontrol persiapan dana negara, misalnya, mengawasi hampir 500 triliun uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jika kita ingin menggunakan dana Pemerintah sebagai instrumen perubahan iklim, maka kita harus mendekati dan mendapatkan dekat dengan kabupaten/kota,” katanya.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (MER) status perubahan iklim memang merupakan pekerjaan berat karena berkaitan dengan standar dan konsolidasi para aktor, konsultan, donor. Meski demikian jika pemerintah tetap komit untuk memberi ruang utama terkait antisipasi dampak perubahan ikllim ini maka tentu akan banyak yang bisa dilakukan.

“Yah, tapi itu tadi, sangat tergantung pada kebijakan Presiden pasca 2014,” imbuh Agus. Agus juga tak menampik bahwa dibutuhkan kerja keras untuk meningkatkan kapasitas para aktor di daerah, sebab saat ini perhatian mereka kerap kali lebih berfokus pada bagaimana menghabiskan dana-dana pembangunan yang mencapai ratusan triliunan Rupiah. Isu perubahan iklim belum menjadi prioritas.

Seperti Agus, kita berharap Presiden terpilih kelak tetap memberi perhatian pada dampak perubahan iklim yang kian ekstrem, penatalaksanaan organisasi pemerintah yang ulet memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara di kontestasi perubahan iklim internasional.

Daftar Peserta Diskusi:

  1. Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden terkait dengan Perubahan Iklim, serta Kepala Sekretariat DNPI
    2. Dr. Ari Muhammad, sekretaris Pokja
    3. Eka Melisa, staf asisten khusus Presiden untuk Perubahan Iklim (SKP-PI)
    4. Denia Aulia Syam, ACCRN, Mercy Corps
    5. Sulung Prasetyo, wartawan Sinar Harapan
    6. Warief Djajanto Basorie (Lembaga Pers Dr Soetomo)
    7. Ligan Panggabean (Yayasan Lingkungan Bisnis)
    8. DR. Lolo Panggabean, Ph.D (Lingkungan Pengembangan Bisnis Yayasan)
    9. Saya GG Maha Adi (SIEJ)
    10. Aridyanto Aryoseno (DNPI)
    11. Dada Hilman, M.A
  2. Nur R. Fajar (Asisten Deputi Penasihat Senior Presiden untuk Perubahan Iklim)
    13. Etwin Kuslati Sabarini (Wetlands International)
    14. Petrasa Wacana (PRB/CCS Oxfam)
    15. Tempo
    16. Wartawan Media Indonesia
    17. Tim DNPI

LEAVE A REPLY